Pengalihan Hak Cipta dengan Perjanjian Tertulis

Pengalihan Hak Cipta dengan Perjanjian Tertulis

Sebagaimana kita ketahui, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.[ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Gambar merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta.  UU Hak Cipta mendefinisikan gambar antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Pelindungan hak cipta atas ciptaan berupa gambar berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.[Dalam UU Hak Cipta telah diatur mengenai pengalihan hak cipta. Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

  1. pewarisan;
  2. hibah;
  3. wakaf;
  4. wasiat;
  5. perjanjian tertulis; atau
  6. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Sedangkan perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Mengenai pengalihan hak moral, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU Hak Cipta, hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Apabila Anda sebagai pencipta memang ingin mempermudah klien Anda ketika ingin memanfaatkan gambar Anda tersebut untuk kepentingan komersialnya, maka Anda dapat melakukannya melalui perjanjian tertulis dengan klien Anda. Dalam perjanjian tertulis tersebut dapat diperjanjikan mengenai:

  1. ruang lingkup pengalihan (apakah sebagian atau seluruhnya);
  2. hak-hak yang dialihkan;
  3. penggunaan ciptaan;
  4. pencatatan hak pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. masa berlaku;
  6. penggunaan ciptaan oleh pencipta;

dan sebagainya. Perlu diingat bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.[ Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat. Dasar Hukum:Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.


Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta

Pasal 4 UU Hak Cipta Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta

 Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta

Pasal 58 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta[

Pasal 17 ayat (1) UU Hak Cipta

Sumber : hukumonline.com

Tumpang Tindih Pasal mengenai Pecandu Narkotika

Tumpang Tindih Pasal mengenai Pecandu Narkotika

Tumpang Tindih Pasal mengenai Pecandu Narkotika dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Setiap tahun konsumsi narkotika semakin bertambah dengan usia para pengguna yang beragam mulai dari anak muda hingga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan dan dari berbagai kalangan yaitu mulai dari rakyat, pejabat tinggi Negara, Publik Figur.

Dalam dunia medis sesungguhnya narkotika memiliki fungsi namun tidak dapat disalahgunakan dan harus dengan dosis yang diberikan oleh dokter.

Dalam Undang-undang tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan ke dalam 3 golongan, pada Pasal 6 ayat 1, yaitu :

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika

Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (pasal 8

ayat 1). Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk

pengembangan IPTEK, reagensia dan laboratorium setelah mendapatkan

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

(pasal 8 ayat 2).

2. Yang dapat digunakan dalam pelayanan kesehatan adalah Narkotika Golongan II

dan Golongan III. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan

digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi

mengakibatkan ketergantungan. Sementara itu, Narkotika Golongan III adalah

Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan

mengakibatkan ketergantungan.

3. Ganja termasuk Narkotika Golongan I dan apabila ganja akan digunakan dalam pelayanan kesehatan harus melalui beberapa tahap yaitu :

a. Melalui serangkaian penelitian

b. Setelah mendapatkan kesepakatan internasional, selanjutnya memindahkan

ganja dari Narkotika Golongan I menjadi Narkotika Golongan II atau Golongan III melalui keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam UU. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (penjelasan pasal 6 ayat 3).

4. Dengan demikian dapat disimpulkan memang ada golongan narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan/terapi (Golongan II dan Golongan III), sedangkan Narkotika Golongan I (termasuk ganja) dilarang digunakan.

Namun pada faktanya Pasal-pasal dalam UU No 35 Tahun 2009 mengalami tumpang tindih tentang pengaturan mengenai tindakan terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika. 

Pasal 54 :

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.”

Sementara itu dalam Pasal 127

Pasal 127 :

(1) Setiap Penyalah Guna:

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana

penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan

Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut hemat penulis, aturan mengenai rehabilitasi atau di pidana penjara terhadap pengguna narkoba harus dipertegas sehingga tidak abu-abu dan tercapai keadilan yang nyata. Karena pada faktanya masih banyak pengguna narkotika yang seharusnya direhabilitasi namun malah di pidana penjara dan tidak mendapatkan rehabilitasi yang sudah semestinya ia dapatkan.

Pelanggaran Alih Fungsi Trotoar

Pelanggaran Alih Fungsi Trotoar

Mengenai hak para pengguna jalan baik itu pengguna kendaraan bermotor maupun pejalan kaki diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Bahwa Negara wajib menyediakan fasilitas bagi rakyatnya dalam menunjang mobilitas sehari-hari. Ketersediaan fasilitas trotoar bagi para pejalan kaki diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ ;

Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas

Pasal 131

  • Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
  • Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
  • Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Undang-Undang ini juga mengatur larangan peruntukan trotoar yang mengganggu pejalan kaki dan tidak sesuai fungsinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 ayat (2)

Pasal 28

(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.

(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

Banyak aktivitas yang dilakukan diatas trotoar yang tidak seharusnya dan mengganggu akses para pejalan kaki yaitu para pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar, kendaraan bermotor yang parkir di trotoar, kendaraan roda dua yang melintas diatas trotoar yang juga dilalui para pejalan kaki. Bagi tindakan-tindakan tersebut sesungguhnya dapat dikenakan sanksi yaitu di dalam Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ ;

Pasal 274

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

Adanya aturan-aturan tersebut diatas sekaligus menjadi bukti bahwa Penegakan hukum di Indonesia masih lemah karena ada aturan tapi pelanggaran masih tetap saja berjalan dan seolah tidak jera.

Fungsi Meterai dalam Hubungannya dengan Keabsahan Suatu Perjanjian

Fungsi Meterai dalam Hubungannya dengan Keabsahan Suatu Perjanjian

Kita harus mengetahui terlebih dahulu Syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata :

  1. Adanya kesepakatan, yakni persamaan kehendak antara para pihak.
  2. Cakap, artinya para pihak pembuat kontrak harus cakap secara hukum untuk membuat kontrak tersebut. Pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk melakukan perikatan kecuali orang – orang yang belum dewasa dan orang yang berada dibawah pengampuan.
  3. Obyek atau perihal tertentu, yakni menyangkut hal apa disepakati dalam perjanjian tersebut.
  4. Kausa yang halal. Maksudnya perjanjian harus dibuat untuk maksud dan alasan yang tidak bertentangan dengan hukum.

FUNGSI METERAI

Fungsi meterai berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen-dokumen tertentu.

Surat pernyataan atau perjanjian yang tidak dibubuhkan meterai tidak membuat pernyataan atau perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Namun jika Anda memang bermaksud untuk menjadikan surat pernyataan atau perjanjian tersebut sebagai alat bukti di pengadilan, maka harus dilunasi bea meterai yang terutang.

Meterai sering digunakan dalam penandatanganan surat berharga. Fungsi meterai juga untuk memberikan nilai hukum pada sebuah dokumen.

Jadi bukan keberadaan meterai yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian.

Perlu Diketahui, Larangan Memberi Uang kepada Pengemis

Perlu Diketahui, Larangan Memberi Uang kepada Pengemis

Di Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa. Namun tingkat ekonomi dan jenjang pendidikan yang masih rendah, sehingga berakibat pada banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya mencari nafkah dengan jalan mengemis/meminta-minta, dengan banyak modelnya seperti ngamen (bermain musik di jalanan), membersihkan mobil orang-orang di saat lampu merah, dan lain-lain. Seiring waktu, kegiatan tersebut selain memperburuk citra bangsa dan pemerintah kita di mata internasional, juga meresahkan masyarakat lainnya, dan sering kali mengganggu ketertiban di masyarakat. Larangan untuk mengemis atau menggelandang diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran.

Pasal 504 KUHP

(1)   Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

(2)   Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 505 KUHP

(1) Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

(2)   Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Untuk wilayah DKI Jakarta, larangan mengemis juga diatur di dalam Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI 8/2007”). Di dalam Pasal 40 Perda DKI 8/2007 diatur mengenai larangan untuk mengemis, tetapi juga melarang orang memberi uang atau barang kepada pengemis.

Pasal 40 Perda DKI Jakarta 8/2007

Setiap orang atau badan dilarang:

a. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;

b. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;

c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil.

Pelanggaran Pasal 40 huruf a Perda DKI Jakarta 8/2007diancam dengan pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp500 ribu dan paling banyak Rp30 juta (Pasal 61 ayat (2) Perda DKI 8/2007). Sedangkan, untuk pelanggaran Pasal 40 huruf b dan c Perda DKI 8/2007diancam dengan pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp100 ribu dan paling banyak Rp20 juta (Pasal 61 ayat (1) Perda DKI 8/2007).

Peraturan telah dibuat, namun pelaksanaannya pada faktanya masih belum efektif selain itu karena masyarakat Indonesia mengedepankan aspek kemanusiaan rasa iba terhadap kesusahan orang lain sementara dituntut untuk dapat melaksanakan hukum yang ada, disinilah terjadi pertentangan.

Sehingga menurut hemat penulis, selain dibuatnya peraturan-peraturan ini untuk mengurangi bahkan meniadakan pengemis harus juga inisiatif pemerintah bersama masyarakat untuk bersama-sama menciptakan banyak lapangan kerja baru agar terbuka kesempatan untuk mereka memperoleh pendapatan yang layak dan sah di mata hukum, dan juga perlunya penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya mengenyam pendidikan untuk bekal di masa depan.

Pelecehan Seksual Dimata Hukum

Apa definisi dari Pelecehan seksual, adakah hukum yang mengatur tentang hal tersebut, apa saja jenisnya, dan apa yang dapat dilakukan jika menjadi korban. Berikut akan kita bahas.

  1. Definisi

Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi dimana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada.

Dengan kata lain pelecehan seksual adalah

  • Penyalahgunaan perilaku seksual,
  • Permintaan untuk melakukan perbuatan seksual (undangan untuk melakukan perbuatan seksual, permintaan untuk berkencan).
  • Pernyataan lisan atau fisik melakukan atau gerakan menggambarkan perbuatan seksual, (pesan yang menampilkan konten seksual eksplisit dalam bentuk cetak atau bentuk elektronik (SMS, Email, Layar, Poster, CD, dll)
  • Tindakan kearah seksual yang tidak diinginkan penerima telah menyatakan bahwa perilaku itu tidak diinginkan;
  • penerima merasa dihina, tersinggung dan/atau tertekan oleh perbuatan itu; atau
  • pelaku seharusnya sudah dapat merasakan bahwa yang menjadi sasarannya (korban) akan tersinggung, merasa terhina dan/atau tertekan oleh perbuatan itu.
  • Perilaku fisik (seperti menyentuh, mencium, menepuk, mencubit, atau kekerasan fisik seperti perkosaan dll)
  • Sikap seksual yang merendahkan (seperti melirik atau menatap bagian tubuh seseorang).
  • Jenis

Pelecehan seksual memiliki berbagai jenis. Secara luas, terdapat lima bentuk pelecehan seksual yaitu:

  1. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu.
  2. Pelecehan lisan termasuk ucapan verbal/ komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon dan komentar bernada seksual
  3. Pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan menjilat bibir
  4. Pelecehan tertulis atau gambar  termasuk menampilkan bahan pornografi , gambar, screensaver atau poster seksual, atau pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya
  5. Pelecehan psikologis/emosional terdiri atas permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual
  • Hukum Yang Berlaku

Unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual. Apabila perbuatan tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam pasal percabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum (Lex Generalis) juga dapat dijadikan landasan dengan ancaman hukuman seperti yang diatur dalam Pasal pencabulan 289-299. Mengenai perbuatan cabul di tempat kerja, terutama bila dilakukan oleh atasan dapat kita temui ketentuannya dalam Pasal 294 ayat 2 angka 1 KUHP yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

  • Bila menjadi korban

Anda perlu menjelaskan kepada si pelaku pelecehan seksual bahwa Anda tidak menginginkan perbuatan seksual tersebut/ perbuatan seksual tersebut mengganggu Anda

jika Anda malu atau takut untuk membuat surat pengaduan atas pelecehan seksual yang bersifat resmi, ceritakan dan beritahukan masalah pelecehan seksual yang Anda alami dengan beberapa rekan kerja Anda sekantor yang dapat dipercaya.

Jika Anda ingin mengajukan keluhan secara informal, Anda dapat melaporkan kejadian ini kepada supervisor atau panitia Serikat Pekerja yang ada di perusahaan Anda.

Anda juga dapat membuat surat pengaduan resmi kepada atasan Anda, dan perwakilan dari Serikat Pekerja yang terkait dengan pembuatan Perjanjian Kerja Bersama atau ke Dinas Tenaga Kerja. Untuk mengajukan keluhan resmi, Anda memiliki tiga pilihan

a. Melaporkan kejadian tersebut kepada Serikat Pekerja dalam perusahaan Anda

b. Melapor langsung kepada Dinas Tenaga Kerja atau Lembaga Bantuan Hukum

c. Melapor langsung kepada Polisi

Jika Anda tidak puas dengan keputusan komite penyelidikan yang berwenang (dalam organisasi Anda), Anda dapat naik banding ke Pengadilan Negeri.

Jika Anda masih dirugikan oleh keputusan Pengadilan Negeri, Anda dapat membuat representasi kepada Gubernur untuk keadilan.

*Opsi banding yang tersedia bagi semua pihak yaitu, baik terdakwa dan korban dapat mengajukan banding atas keputusan.

Bagaimana cara melaporkan pelecehan seksual di tempat kerja?

Pembuktian dalam hukum pidana adalah berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), menggunakan lima macam alat bukti, yaitu:

  1. Keterangan saksi
  2. Keterangan ahli
  3. Surat
  4. Petunjuk
  5. Keterangan terdakwa.

Sehingga, apabila terjadi pelecehan seksual, bukti-bukti di atas dapat digunakan sebagai alat bukti. Untuk kasus terkait percabulan atau perkosaan, biasanya menggunakan salah satu alat bukti surat berupa Visum et repertum sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf c KUHAP dan Pasal 133 ayat 1 KUHAP.

Visum et repertum adalah surat keterangan/laporan dari seorang ahli mengenai hasil pemeriksaannya terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

Apabila visum memang tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan, maka sebaiknya dicari alat bukti lain yang bisa membuktikan tindak pidana tersebut. Pada akhirnya, Hakim yang akan memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan pembuktian di pengadilan.

Sumber :

International Labor Organization (ILO) : Pedoman Pelecehan Seksual di Tempat Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No.73)

Stigma Masyarakat Mengenai Profesi Advokat

Stigma Masyarakat Mengenai Profesi Advokat

Seperti profesi lainnya, profesi advokat juga diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Hal tersebut berarti, advokat dalam menjalankan profesinya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia.

Dalam menjalankan profesi advokat diperlukan kemauan untuk belajar dan berusaha tiada henti, belajar bernegosiasi, belajar meyakinkan orang-orang agar percaya kepada kemampuan dan keahlian anda sebagai advokat. Semua advokat ternama yang ada saat ini, mereka juga telah melalui banyak kesulitan-kesulitan di masa lalu dan karena tekad, konsistensi sehingga mereka dapat bertahan, berkembang, dan bersinar hingga saat ini.

Profesi advokat sering kali dianggap berhubungan dengan kemewahan duniawi, dan juga kemudahan hidup. Hal tersebut yang terlihat dan tercermin di masyarakat. Namun pada kenyataannya dibalik semua kemewahan dan kemegahan serta kemudahan yang terlihat itu, melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Karena sejatinya semua karir dimulai dari dasar atau dari nol, begitu pula profesi advokat.

Karena untuk menjadi seorang advokat tidak bisa hanya menunggu sampai suatu persoalan/ permasalahan hukum datang kepada anda, seorang advokat harus seperti nelayan yang pergi ke laut untuk mendapatkan ikan atau dalam arti lain, advokat yang menjemput klien dan bukan menunggu saja, advokat yang menawarkan keahlian dirinya, mempromosikan diri.

Sudut pandang seorang advokat mengedepankan dua sisi, yaitu sisi hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia dan sisi keterangan dari klien.

Sering kali masyarakat dan bahkan advokat itu sendiri keliru, yaitu membela klien yang jelas menurut hukum adalah bersalah dan melanggar hukum hingga klien tersebut bebas dari jerat hukum sama sekali hal tersebut adalah salah besar. Posisi advokat adalah membela klien yang jika memang terbukti bersalah bukan berarti membuatnya lepas dari jerat hukum yang ada tapi membela klien untuk walaupun terbukti bersalah Ia tetap mendapatkan hak-haknya sebagai entitas manusia dan menuntun klien agar tetap patuh pada hukum yang ada, bukan mencari celah hukum untuk penyelewengan dan sebagainya. Advokat diharapkan menjalani profesinya tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku, kejujuran, dan kemanusiaan.

Semoga para Advokat kedepannya semakin mengedepankan kejujuran dalam menegakkan hukum dan menerapkan serta mematuhi hukum dengan baik. Agar hukum yang jujur, adil, transparan benar-benar telaksana.

Cara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang

Cara Mengadopsi Anak Sesuai Undang-Undang

Tata cara adopsi anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan tersebut menyebut bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Pasangan yang akan mengadopsi anak harus sudah menikah sekurang-kurang lima tahun yang dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan.

Saat mengadopsi, diharapkan pengadopsi belum mempunyai anak atau hanya memiliki seorang anak atau telah mengangkat seorang. Atau mereka yang divonis tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah.

Pengadopsi juga harus mereka yang berasal dari keluarga mampu dalam hal ekonomi dibuktikan adanya surat keterangan dari tempat bekerja. Kemudian, harus berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan psikolog.

Adapun surat-surat yang perlu dilengkapi untuk adopsi adalah foto copy surat nikah suami-istri yang telah dilegalisir di kua tempat menikah, foto copy akte kelahiran suami-istri, surat berkelakuan baik dari kepolisian.

Selain itu, diperlukan juga surat keterangan ginekologi dari dokter ahli kandungan dari rumah sakit umum, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah/puskesmas, surat keterangan penghasilan, surat persetujuan dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri di atas meterai, surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang ditandatangani di atas meterai, kartu keluarga dan ktp yang telah dilegalisir di kelurahan.

Jerat Hukum Prostitusi Online dan Pasal yang Dikenakan

Jerat Hukum Prostitusi Online

Belakangan ini sedang marak pemberitaan mengenai prostitusi online yang juga melibatkan kalangan selebriti Indonesia. Namun dalam banyak kasus, para pelaku prostitusi malah dianggap korban dan terlepas dari jerat hukum. Kali ini kita akan membahas apa sesungguhnya definisi dari korban dan kaitannya dengan kasus prostitusi online yang sedang heboh dalam pemberitaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Dalam kasus prostitusi secara umum, si pelaku (PSK) dan si pembeli (pengguna/pemakai PSK) dianggap secara umum telah secara sadar dan secara sepakat tunduk dalam perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yaitu mengenai harga yang harus dibayar oleh si pembeli kepada si mucikari/kepada si pelaku (PSK), mengenai cara transaksi, dan lain-lain. Sehingga dapat kita asumsikan bahwa si PSK secara sadar dan memang dengan keinginannya untuk menjalani profesi tersebut. Dengan kata lain menurut hemat penulis, PSK tidak masuk dalam kategori definisi korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berbeda dengan Mucikari/germo mereka adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial. Bisa diartikan merekalah bagian marketing dari proses transaksi jual beli dalam prostitusi ini. Dalam kebanyakan prostitusi, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Muncikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan pekerja seks komersial yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Muncikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak pekerja seks komersial yang “berhutang budi” kepadanya.

Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari berdasarkan ketentuan Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP:

Pasal 296

“Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506

“Barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil  keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Meski begitu di beberapa peraturan daerah ada sanksi pidana bagi pengguna jasa/pemakai/pembeli jasa PSK, kepadanya dapat dikenakan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (“Perda DKI 8/2007”). Orang yang melanggar ketentuan ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp. 500 ribu dan paling banyak Rp. 30 juta.

Pelaku Cyber Bullying Dapat Diproses Hukum

Pelaku Cyber Bullying Dapat Diproses Hukum

        Cyber Bullying, saat ini sedang marak terjadi di era digital dimana akses informasi melalui komputer, smartphone semakin mudah untuk dijangkau dan memudahkan orang-orang untuk melakukan komunikasi, bersilaturahmi bahkan untuk melakukan perundungan (bullying). Tidak terbatas pada usia dan gender karena kemudahan akses itu pula yang membuat orang lepas kontrol dan seolah tidak ada batas dalam berekspresi dan mengesampingkan etika, tata karma, dan moral.

    Di Indonesia telah diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang isinya sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

      Dalam Undang-Undang tersebut ditetapkan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta. Penghinaan/perundungan merupakan Delik Aduan yang berarti bahwa perkara dapat diproses hukum apabila ada aduan dari orang yang merasa bahwa dirinya telah dihina atau dirugikan atas muatan dari konten digital (media sosial, media elektronik) yang dibuat oleh seseorang.

     Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai persoalan Cyber Bullying, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih bijak dalam berekspresi di era digital ini. Kita menganut asas kebebasan berpendapat namun bebas dalam artian tetap menjunjung etika, tata krama, dan moral tidak menyinggung baik suku, agama, maupun ras tertentu.